Islam dari masa ke masa

BAB I
PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal dan rahmatal lil alamin, untuk siapa saja, dimana saja berada dan kapan saja. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mampu menyesuaikan diri dalam kondisi apapun tanda menghilangkan nilai-nilai dasar (substansial) dari ajaran Islam yang luhur. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Islam dapat berlaku selama-lamanya dan dimanapun (Al-Islamu haqqun likuli zaman wa makan), tidak musnah termakan zaman yang senantiasa dinamis dan menuntut perubahan.
Berbicara Islam pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari sejarah kelahiran dan pertumbuhan Islam pada masa silam. Kemunculan agama Islam sekitar abad keenam masehi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat Arab pada masa itu yang kita kenal dengan zaman jahiliyahnya. Kondisi sosial bangsa Arab itulah yang menyebabkan kenapa hukum islam lebih cenderung bersifat “keras” dan “tegas” terutama dalam masalah jinayah (hukum pidana). Sehingga dapat kita katakan bahwa kondisi sosial suatu masyarakat atau bangsa akan berpengaruh terhadap produk hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut.
Untuk lebih lanjutnya makalah kami akan sedikit menguraikan kondisi masyarakat bangsa Arab pada awal lahirnya agama Islam serta pengaruhnya terhadap hukum Islam pada masa Nabi dan para sahabatnya. Semoga makalah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam rangka menambah khazanah keilmuan kita. Tiada gading yang tak retak, mohon kritik dan sarannya demi perbaikan yang lebih baik.

BAB II
PEMBAHASAN

A. KONDISI SOSIAL BANGSA ARAB
Bangsa Arab adalah penduduk asli jazirah Arab. Semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia ini. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir. Secara iklim di jazirah Arab amat panas, bahkan termasuk yang paling panas dan paling kering di muka bumi ini.
Dari segi pemukimannya, bangsa Arab dapat dibedakan atas ahl al-badawi dan ahl al-hadlar. Kaum Badawi adalah penduduk padang pasir. Mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi hidup secara nomadem, berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain untuk mencari sumber air dan padang rumput. Mata penghidupan mereka adalah berternak kambing, biri-biri, kuda, dan unta. Kehidupan masyarakat Badawi yang nomadem tidak banyak memberikan peluang kepada mereka untuk membangun kebudayaan. Karenanya, sejarah mereka tidak diketahui dengan tepat dan jelas. Ahl al-hadlar ialah penduduk yang sudah bertempat tinggal tetap dikota-kota atau daerah ditempat yang subur. Mereka hidup dari berdagang, bercocok tanam, dan industri. Berbeda dengan masyarakat Badawi, mereka memiliki peluang yang besar untuk membangun kebudayaan, sehingga sejarah mereka bisa diketahui dengan jelas dibanding dengan kaum Badawi.
Bangsa Arab termasuk rumpun bangsa semit, yaitu keturunan Sam ibn Nuh, serumpun dengan bangsa Babilonia, Kaldea, Asyuria, Ibrani, Phunisia, Aram dan Habsyi. Bangsa Arablah rumput semit yang sekarang masih bertahan, sedangkan sebagian besar yang lain sudah lenyap dan tidak dikenal lagi.
Dalam bidang ekonomi bangsa Arab memiliki beberapa tempat mereka berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli dan membaca syair. Pasar-pasar itu terletak di dekat Mekah yang terpenting diantara mereka adalah Ukaz, Majinnah dan Dzul Majaz. Kabilah Quraisy terkenal sebagai pedagang yang menguasai jalur Niaga Yaman-Hijaz-Syria. Mereka juga mendominasi perdagangan lokal dengan memanfaatkan kehadiran para peziarah ka’bah, terutama pada musim haji.

B. HUKUM ISLAM MASA RASULULLAH
Pada masa Rasulullah berlangsung hanya 22 tahun beberapa bulan. Namun pengaruhnya sangat besar dan penting, karena telah mewariskan beberapa ketetapan hukum dalam Al-Qur’an dan sunah. Juga telah memberikan petunjuk dan pedoman tentang sumber-sumber dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum dari persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian periode ini telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum tasry secara sempurna.
Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu-wahyu Tuhan. Di antara wahyu-wahyu itu terdapat ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, seperti telah disebut diatas, Guru Besar Hukum Islam di Universitas Kairo (A.W. Khallaf, 1975: 30) ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya140 dalam Al-Qur’an. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal shalat, zakat, puasa dan haji. Sedang ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3 % dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Klasifikasi 228 ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an itu menurut penelitian Prof. Abdul Wahab Khallaf seperti yang telah disinggung juga pada halaman 79 dan 81 diatas adalah sebagai berikut :
1. Hukum keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum kewarisan sebanyak 70 ayat :
• Mengenai hukum perkawinan misalnya (hanya diambil sebagai contoh), terdapat dalam Al-Qur’an surah 2 ayat 221, 230, 232, 235; surah 4 ayat 3,4,22,23 dan 25, 129; surah 24 ayat 32, 33; surah 60 ayat 10 dan 11; surah 65 ayat 1 dan 2.
• Mengenai hukum kewarisan terdapat dalam beberapa ayat Qur’an, misalnya dalam surah 2 ayat 180 dan 240, surah 4 ayat 7 sampai dengan 12, 32, 33, dan 176, surah 33 ayat 6.
2. Mengenai hukum perdata lainnya, diantaranya hukum perjanjian (perikatan) terdapat 70 ayat, contohnya dalam surah 2 ayat 280, 282, 283; surah 8 ayat 56 dan 58.
3. Mengenai Hukum Ekonomi Keuangan termasuk hukum dagang terdiri dari 10 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 275, 282, 284; surah 3 ayat 130; surah 4 ayat 29; surah 83 ayat 1-3.
4. Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 178 dan 179; surah 4 ayat 92 dan 93; surah 5 ayat 33, 38 dan 39; surah 24 ayat 2; surah 42 ayat 40.
5. Mengenai Hukum Tata Negara ada 10 ayat antara lain dalam surah 3 ayat 110, 159; surah 3 ayat 104; surah 4 ayat 59; surah 42 ayat 38.
6. Mengenai Hukum Internasional terdapat 25 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 190 sampai dengan 193; surah 8 ayat 39 dan 41; surah 9 ayat 29 dan 123; surah 22 ayat 39 dan 40.
7. Mengenai Hukum Acara dan Peradilan terdapat 13 ayat antara lain dalam surah 2 ayat 282; surah 4 ayat 65 dan 105; surah 5 ayat 8; surah 38 ayat 26.

Pada periode Rasulullah SAW. Terdiri dari 2 fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri yaitu:

1. FASE MAKIYAH
Fase Makiyah, ialah sejak Rasulullah SAW. Masih menetap di mekah selama 12 tahun beberapa bulan, sejak beliau dilantik menjadi rasul hingga hijrah ke madinah. Pada fase ini umat Islam keadaannya masih krisolik, masih sedikit kuantitasnya dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komoditas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, perhatian Rasul pada fase ini diarahkan kepada penyebaran dakwah ketauhidan (mengesakan Allah) dan berusaha memalingkan umat manusia dari yang menyembah berhala dan patung, menjaga diri dari gangguan orang-orang yang sengaja menghalangi dakwah beliau, orang-orang yang memberdayakan orang-orang yang beriman kepada ajarannya. Juga Nabi mengajarkan, larangan memakan daging hewan yang disembelih atas nama berhala, melihat undian nasib dengan anak panah, jina dan lain sebagainya. Pada fase ini juga belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, perdagangan, dan lain-lain.
Oleh karena itu, pada surat-surat makiyah Al-Qur’an seperti surat yunus, Al-Ra’ad, Al- Furqan, yasir Al-Hadid, dan lain-lain. Banyak membahas seputar persoalan-persoalan akidah, akhlak, ibadah, dan keteladanan dari proses-proses perjalanan umat yang terdahulu.
Muhammad Hadlori menjelaskan bahwa periode Mekah dapat dilihat dari ayat-ayatnya sebagai berikut:
1. Ayat-ayat makiyyah tidak tidak menjelaskan secara rinci tentang aspek hukum, tetapi terfokus pada tujuan agama, yakni tauhidullah.
2. Penegakan dalil-dalil keberadaan Tuhan.
3. Peringatan akan azab Allah dan sifat-sifat hari Kiamat.
4. Mengajak pada Akhlak mulia sebagaimana Nabi SAW. Diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia.
5. Berkenaan dengan umat terdahulu yang ditimpa musibah karena tidak taat kepada para nabi sebelumnya.

2. FASE MADANIYAH
Fase madaniyah, ialah sejak Rasulullah SAW. Hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafatnya tahun 11 H / 632 M. Yakni sekitar 10 tahun lamanya. Pada fase madaniyah ini Islam sudah kuat kuantitas umat islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan tersendiri sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur’an yang turun banyak mengandung hukum-hukum a’maliah, baik yang berkenaan dengan hidup individual maupun masyarakat yang dapat dipastikan sangat memerlukan ketentuan hukum lembaga pengadilan.
Seperti hukum-hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang-piutang, kepindahan, dan lain-lain. Yang ada di dalam Al-Qur’an, seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An Nisa’, Al Maidah, Al Anfal, Attaubah, Annur, al Anjab, surat ini banyak memuat ayat-ayat pembahasan hukum, disamping memuat pula ayat-ayat tentang akidah, akhlak, dan kisah-kisah.

C. PEMEGANG KEKUASAAN TASYRI’ PADA PERIODE RASULULLAH SAW.
Kekuasaan Tasyri’ yakni pembentukan perundang-undangan atau hukum pada periode ini ada ditangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai rujukan dan acuan pokok sehingga setiap ada permasalahan dikembalikan kepada beliau.
Oleh karena itu, tidak seorangpun dari mereka (para sahabat) berani berfatwa menurut hasil ijtihadnya atau memvonis terhadap suatu perselisihan yang terjadi menurut hasil ijtihadnya sendiri.
Setiap ketetapan hukum yang bersumber dari Rasulullah merupakan Tasyri’ bagi umat Islam dan menjadi undang-undang yang wajib diikuti, baik hukum berasal dari wahyu Allah maupun dari hasil ijtihad beliau sendiri.

D. SUMBER HUKUM PADA PERIODE RASULULLAH SAW.
Pada periode Rasulullah SAW. Hanya ada 2 sumber hukum (perundang-undangan); yaitu wahyu Ilahi (Al-Qur’an) dan ijtihad Rasulullah SAW.
Kalau terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah SWT. Tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut. Maka Rasulullah SAW. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah, atau menjawab suatu pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah SAW. ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.
Setiap hukum yang ditetapkan pada periode Rasulullah SAW. sumbernya adalah dari wahyu Allah atau ijtihad Rasulullah SAW. Pembentukan hukum itu ditetapkan sesuai kebutuhan pada waktu itu. Rasul bertugas menyampaikan dan menjelaskan sehubungan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT.

                 

Artinya: “Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu. Dan kalau kamu tidaka laksanakan apa yang telah diperintahkan itu berarti kamu tidak menyamaikan amanatnya.” (QS. Al-Maidah. 5: 67)

Adapun yang berasal dari sumber kedua, yaitu ijtihad Nabi SAW terkadang sebagai menifestasi dari Ilham Ilahi, yakni ketika Nabi SAW berijtihad, Allah mengilhamkan kepadanya tentang ketetapan hukum mengenai persoalan yang ingin diketahui ketetapan hukumnya. Dan terkadang pula ijtihad Nabi SAW. itu sebagai upaya penggalian hukum tersebut yang berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan serta jiwa perundang-undangan itu.
Hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah tersebut sebagai hasil pengilhaman Allah SWT kepadanya. Rasul tidak mempunyai otoritas didalamnya, melainkan hanya pengungkapan saja baginya dalam bentuk sabda atau perbuatan (qauliyah dan fi’liyah).
Sedangkan hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang bukan hasil pengilhaman Allah kepadanya, melainkan semata-mata timbul dari hasil daya analisa dan daya nalar pemikiran beliau itu dinamai ahkam Nabawi (hukum-hukum Nabawi). Dan Allah tidak menetapkan hal ini kecuali kalau memang benar adanya.

E. KHITTAH TASYRI’ PADA PERIODE RASULULLAH SAW.
Pada periode Rasulullah SAW. ini merupakan periode pembentukan hukum dan peletakan dasar-dasar perundang-undangan dalam Islam.
Adapun sistem atau metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. dalam upaya mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada sumber-sumber tasyri’ ialah kalau timbul suatu persoalan yang memerlukan ketetapan hukum yang jelas, maka Rasul menunggu turunnya wahyu berupa satu atau beberapa ayat yang memuat tentang ketetapan hukum dari persoalan yang dimaksud. Kalau Nabi SAW. tidak mendapatkan wahyu mengenai hal tersebut, maka beliau berpendapat bahwa Allah SWT. Menyerahkan penetapan hukum atas persoalan itu kepada ijtihad beliau sendiri. Lalu beliau berijtihad berdasar pada tuntutan undang-undang Ilahi, atau menurut jiwa tasyri’, atau atas dasar kemaslahatan atau dengan permusyawaratan para sahabatnya.

Prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar dalam penetapan hukum pada periode pembentukannya ini ada 4:

1. Penetapan hukum secara bertahap.
Adapun hikmah penetapan hukum secara bertahap adalah guna mempermudah mengetahui isi dan meteri undang-undang, dan lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum dengan berpijak pada peristiwa dan situasi yang membutuhkan penetapan hukum itu.

2. Menyedikitkan pembuatan undang-undang.
Hikmah dalam penetapan hukum ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dan mewujutkan kemaslahatan mereka. Maka sewajarnyalah pada setiap periode perundang-undangan itu dibatasi menurut kebutuhan dan kemaslahatan sehingga para generasi masa depan yang mengikuti, perundang-undangan generasi terdahulu tidak merasa kesulitan akibat perundang-undangan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, maka diantara prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam syariat Islam.

3. Memudahkan dan meringankan beban
Hikmahnya adalah untuk memberi kemudahan dan dispensasi (keringanan).

Allah SWT. Berfirman.
        

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah 2: 185)

4. Pemberlakuan Undang-undang untuk kemaslahatan manusia.
Sebagai bukti dari prinsip ini adalah bahwa Allah SWT. Banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum itu disertai sebab-sebab dan tujuan hukum itu. Banyak dalil menunjukkan bahwa hukum-hukum itu ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam proses penetapan hukum telah ditetapkan standar kaidah:
“Bahwa ada dan tidak adanya hukum itu berputar beserta illat-illat atau sebab-sebabnya”. Maksudnya ada illat ada hukum, hilang illat hilang pula hukum itu.
Dengan demikian, Allah menetapkan sebagian hukum kemudian membatalkan, dan menghapuskannya dengan tujuan adanya kebutuhan yang memerlukan perubahan tersebut seperti, Allah menetapkan wajib menghadap ke Bait al-Maqdis dalam shalat kemudian ketetapan hukum ini diganti dengan perintah menghadap ke Ka’bah (QS. Al-Baqarah 2: 144).
Dengan demikian, penghapusan, penggantian, dan perbahan hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan Islam merupakan suatu bukti yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam diberlakukan untuk kemaslahatan umat manusia.

F. JUMLAH AYAT-AYAT HUKUM
Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam koleksi ini jumlahnya tidak banyak, ayat-ayat hukum tentang ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti jihad hanya sekitar 140 ayat, tentang muamalat, ahwal al-syakhsiyah, jinayat, peradilan, dan persaksian hanya sekitar 200 ayat. Hadis-hadis hukum jumlahnya sekitar 4.500 hadis sebagaimana yang dikemukakan Ibnu al-Qayyim al-Jauziy dalam bukunya I’lam al-Muwaqqi’in.

G. GAYA BAHASA AL-QUR’AN DALAM PENETAPAN HUKUM

a. Gaya bahasa perintah.
Gaya bahasa perintah ini menggunakan redaksi:
1. Menyuruh dengan jelas menggunakan kata suruhan, seperti:
 •        

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. (QS. Al-Nahl. 16:90).

 •           ••     

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (QS. Al-Nisa. 4:58)

Turunnya ayat ini karena Rasulullah SAW saat itu meminta kunci Ka’bah kepada USMan bin Thalhah, kemudian beliau masuk ke dalam Ka’bah, dan saat keluar untuk melakukan tawaf turunlah ayat ini, sehingga Rasulullah mengambil sikap untuk memanggil Usman bin Thalhah dan menyerahkan kembali kunci Ka’bah.

2. Menerangkan bahwa perbuatan itu diwajibkan, seperti:
      
Artinya: Diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; (QS. Al- baqarah 2: 178)

        •  
Maksudnya mengambil balasan yang sama, qisas tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapatkan kemaafan dari keluarga yang terbunuh. Namun yang membunuh tetap membayar diat (ganti rugi) yang wajar.

Artinya: Diwajibkan atas kamu berwasiat, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, (QS. Al- Baqarah: 180)

 •      • 
Artinya: Sesungguhnya shalat itu telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. (QS. Al-Nisa: 103)

Surat An-Nisa ayat 103 dengan tegas menerangkan tentang cara melakukan shalat khauf (shalat dikala takut/ khawatir terhadap serangan musuh).

3. Menerangkan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas manusia pada umumnya atau atas golongan tertentu, seperti:
   ••       
Artinya: Mengerjakan ibadah adalah kewajiban manusia terhadap Allah; Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali Imran 3 : 97).

Maksudnya adalah ibadah haji wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu melaksanakannya seperti mempunyai dana untuk berangkat ke baitullah dan dalam keadaan sehat.

      
Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf (QS. Al-Baqarah 2 : 223)

Maksudnya seorang ayah (kepala rumah tangga) harus menafkahi keluarganya dengan cara yang halal dan baik bukan dengan harta yang haram atau dengan cara yang melanggar aturan Islam.

       
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. A-Baqarah 2:241)

Seorang suami yang menceraikan istrinya harus memberikan mut’ah. Mut’ah merupakan pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhi talak baik berupa uang, barang atau yang lain.

4. Membebankan perbuatan yang dituntut atas orang yang dituntut dari padanya, seperti:
      
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (QS. Al-Baqarah 2: 228).

Jika seorang suami menceraikan isteri yang telah digauli atau berkumpul dengannya, maka si isteri harus beriddah selama tiga kali haid secara sempurna apabila termasuk wanita yang masih mengalami haid dan tidak hamil. Tiga kali quru’ artinya tiga kali haid. Tetapi jika si isteri dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah sampai melahirkan, baik masa iddahnya itu lama maupun sebentar. Jika si isteri termasuk wanita yang tidak haid, karena masih kecil dan belum mengalami haid, atau sudah menopause, atau karena pernah operasi pada rahimnya, atau sebab-sebab lain sehingga tidak diharapkan dapat haid kembali, maka iddahnya adalah tiga bulan.

5. Menuntut dengan menggunakan fi’il amr atau fi’il mudhari.yang disertai dengan lam amr,seperti:
        
Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.(QS. Al-Baqarah 2: 238)

        
Artinya: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).(QS. Al-Hajj 22:29)

Dalam melakukan tawaf, harus dalam keadaan suci dalam arti badan yaitu dari hadats dan najis dan hati yaitu dari penyakit hati (sirik, dengki, sombong, ria, dan sebagainnya).

6. Menggunakan kata fardhu, seperti :
            
Artinya: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami fardhukan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamda sahaya yang mereka miliki. (QS. Al- Ahzab 33:50).

7. Menyebutkan perbuatan sebagai (jawab) bagi syarat, cara ini tidak umum, seperti:
            
Artinya: Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelih) korban yang mudah didapat.(QS. Albaqarah 2 : 19)

                  
Artinya: Jika ada di antara kamu yang sakit, atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (QS.Albaqarah 2 : 196)

8. Menyebutkan perbuatan itu disertai dengan lafal khair (kebaikan), atau yang lebih baik.
9. Menyebutkan perbuatan disertai dengan janji baik.
10. Menyifati perbuatan bahwa perbuatan itu baik atau dihubungkan dengan kebaikan.

b. Gaya bahasa larangan
Gaya bahasa ini menggunakan redaksi:
1. Menggunakan dengan jelas kalimat larangan.
2. Menggunakan kata mengharamkan.
3. Menerangkan ketidakhalalan perbuatan itu.
4. Menggunakan bentuk larangan, yaitu menggunakan fi’il mudhari yang didahului dengan la nahyi atau fi’il amr yang menunjukan atas tuntutan mencegah.
5. Meniadakan kebaikan dari suatu perbuatan.
6. Meniadakan suatu perbuatan.
7. Menyebutkan perbuatan yang disertai dengan keterangan berhak ditimpakan dosa atas yang mengerjakannya.
8. Menyebutkan perbuatan disertai dengan ancaman.
9. Menyifati sesuatu perbuatan dengan buruk.

c. Gaya bahasa yang memberikan alternatif (pilihan) untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

1. Menyadarkan kata halal kepada suatu perbuatan atau dihubungkan kepada suatu perbuatan.
2. Mempergunakan kalimat yang meniadakan dosa.
3. Mempergunakan kalimat yang meniadakan kesalahan.

Adapun hikmahnya dalam pensyariatan undang-undang yang dibarengi dengan penjelasan illat dan rahasia hukum tersebut adalah untuk membuka wawasan pemikiran bahwa hukum-hukum yang bersifat tasyri’iyah itu tidak termasuk bidang ta’ab budiyah (peribadatan), akan tetapi justru mengandung illat kemaslahatan umat manusia dan disana terbuka pintu ijtihad dalam pengaturan dalam segala sesuatu yang bisa mewujudkan kemaslahatan atau menolak bahaya (mafsadat).

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an itu secara globalnya terbagi atas tiga bagian:
1. Hukum-hukum I’tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kiamat.
2. Hukum-hukum akhlakiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan sifat-sifat yang terpujiyang mesti diperankan oleh setiap manusia. Dan sifat-sifat yang tercela yang harus dijauhi dan dihindari oleh setiap manusia.
3. Hukum amaliyah (aktual) yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukhallaf, seperti ibadah, muamalah, jinayat, persengketaan, perjanjian dan transaksi.


BAB III
PENUTUP

Bangsa Arab adalah penduduk asli jazirah Arab. Semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia ini. Sebagian besar permukaannya terdiri dari padang pasir. Secara iklim di jazirah Arab amat panas, bahkan termasuk yang paling panas dan paling kering di muka bumi ini.
Hukum Islam Masa Rasulullah berlangsung hanya 22 tahun beberapa bulan. Namun pengaruhnya sangat besar dan penting, karena telah mewariskan beberapa ketetapan hukum dalam Al-Qur’an dan sunah. Juga telah memberikan petunjuk dan pedoman tentang sumber-sumber dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum dari persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian periode ini telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum tasyri’ secara sempurna.
Pada periode Rasulullah SAW. Terdiri dari 2 fase yang masing-masing mempunyai corak dan karakteristik tersendiri yaitu: fase Makiyyah dan Fase Madaniyah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dedi Supriyadi. Sejarah Hukum Islam,Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Muhammad Daud Ali, SH. Hukum Islam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Wahhab, Khallaf Abdul. Ikhtisar Sejarah Hukum Islam, Cet. Pertama, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.